Tag: #BeritaTerkini

  • Roy Suryo Dikabarkan Ditahan, Muncul dengan Rompi Oranye Saat Masuk Ruang Tahanan

    Roy Suryo Dikabarkan Ditahan, Muncul dengan Rompi Oranye Saat Masuk Ruang Tahanan

    JAKARTA | RAM NEWS LAMPUNG – Publik dihebohkan dengan beredarnya momen yang memperlihatkan Roy Suryo mengenakan rompi tahanan berwarna oranye saat memasuki ruang tahanan. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Roy Suryo ditangkap pada Jumat (19/6/2026) terkait perkara dugaan tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7, Joko Widodo.

    Kasus dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi terkait polemik ijazah Jokowi memang telah memasuki proses hukum. Sejumlah laporan menyebut berkas perkara yang menyeret Roy Suryo dan beberapa pihak lainnya telah dinyatakan lengkap (P-21) dan siap untuk dilimpahkan ke tahap persidangan.

    Namun demikian, masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap foto maupun narasi yang beredar di media sosial. Beberapa lembaga pemeriksa fakta sebelumnya menemukan adanya foto lama Roy Suryo mengenakan rompi tahanan yang tidak terkait dengan perkara ijazah Jokowi, melainkan kasus lain yang pernah menjeratnya pada tahun 2022.

    Hingga berita ini diturunkan, perkembangan terbaru terkait status hukum Roy Suryo dalam perkara dugaan tudingan ijazah palsu Jokowi masih menjadi perhatian publik dan terus dipantau berbagai pihak.

  • Sensus Ekonomi 2026 Jadi Fondasi Kebijakan Pembangunan, Wabup Pesawaran Ajak Masyarakat Berpartisipasi Aktif

    Sensus Ekonomi 2026 Jadi Fondasi Kebijakan Pembangunan, Wabup Pesawaran Ajak Masyarakat Berpartisipasi Aktif

    Pesawaran, 19 Mei 2026 — Pemerintah Kabupaten Pesawaran bersama Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar kegiatan Pencanangan dan Sosialisasi Sensus Ekonomi (SE) 2026 sebagai langkah strategis dalam memetakan potensi serta arah pembangunan ekonomi daerah ke depan. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran, Selasa (19/5/2026).

    Kegiatan dibuka secara simbolis dengan pemukulan gong oleh Wakil Bupati Pesawaran, Antonius Muhammad Ali, sebagai tanda dimulainya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Pesawaran.

    Sensus Ekonomi dinilai menjadi instrumen penting dalam menghasilkan data akurat mengenai kondisi riil perekonomian daerah, mulai dari sektor pertanian, perdagangan, industri pengolahan, hingga perkembangan ekonomi digital. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan.

    Dalam sambutannya, Antonius Muhammad Ali menegaskan bahwa Sensus Ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan, melainkan bagian dari upaya bersama dalam menentukan arah pembangunan ekonomi daerah di masa mendatang.

    “Sensus Ekonomi merupakan potret menyeluruh mengenai struktur ekonomi suatu daerah. Data yang dihasilkan akan sangat menentukan ketepatan program-program pemerintah dalam mendorong pembangunan dan pengembangan ekonomi ke depan,” ujarnya.

    Ia juga menyebutkan bahwa sektor perdagangan besar dan eceran serta industri pengolahan di Kabupaten Pesawaran terus berkembang dan mulai memperkuat transformasi struktur ekonomi daerah menuju sektor sekunder dan tersier.

    Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kualitas data yang dimiliki pemerintah. Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

    “Saya mengimbau seluruh pelaku usaha di Bumi Andan Jejama agar memberikan data yang jujur dan akurat kepada petugas sensus. Pastikan setiap potensi ekonomi di pelosok Pesawaran dapat terdata dengan baik, karena data berkualitas akan menjadi modal penting dalam menyusun roadmap pembangunan daerah yang lebih kuat dan terarah,” katanya.

    Selain itu, Wakil Bupati juga meminta seluruh perangkat daerah hingga tingkat desa turut mendukung pelaksanaan sensus melalui sosialisasi dan koordinasi agar seluruh pelaku usaha dapat terjangkau secara maksimal.

    Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh.) Kepala BPS Kabupaten Pesawaran, Rosadi Zein S., Stat., M.M., menjelaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Pesawaran akan melibatkan sebanyak 486 petugas pendata yang akan melakukan pendataan secara door to door.

    Pendataan dijadwalkan berlangsung selama empat bulan, mulai Mei hingga Agustus 2026, dengan sasaran seluruh pelaku usaha dari berbagai sektor ekonomi.

    Di kesempatan yang sama, Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, menyampaikan bahwa hasil Sensus Ekonomi nantinya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur ekonomi daerah, termasuk kontribusi sektor usaha, potensi hilirisasi industri, hingga tingkat penyerapan tenaga kerja.

    “Hasil sensus ini akan menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan mengevaluasi pembangunan ekonomi. Selain itu, pelaku usaha juga dapat melihat peluang dan potensi pasar dari data yang dihasilkan,” jelasnya.

    Ia juga menegaskan bahwa seluruh data yang dikumpulkan BPS dijamin kerahasiaannya sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap keamanan data pribadi yang diberikan kepada petugas sensus.

    Selain sosialisasi, kegiatan tersebut juga diisi dengan prosesi Ngisi Bareng (Ngibar) Kuesioner SE2026, penjelasan teknis pengisian kuesioner CAWI untuk usaha besar, serta sesi diskusi dan tanya jawab bersama peserta yang terdiri dari OPD, pelaku usaha, mitra BPS Kabupaten Pesawaran, dan tamu undangan lainnya.

  • Kaesang Pangarep dan Gubernur Lampung Makan Malam Bersama Usai Pelantikan DPW PSI Lampung

    Kaesang Pangarep dan Gubernur Lampung Makan Malam Bersama Usai Pelantikan DPW PSI Lampung

    Bandar Lampung, 19 April 2026 — Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, bersama jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI dan Ketua DPW PSI Lampung, Achmad Ridho Julian, menghadiri agenda makan malam bersama Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M.

    Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban di D’Rajash Resto, Bandar Lampung, usai pelantikan Pengurus DPW PSI Lampung.

     

    Momen kebersamaan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus diskusi santai antara jajaran pengurus PSI dengan Pemerintah Provinsi Lampung. Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu strategis turut dibahas, mulai dari penguatan sinergi antara partai politik dan pemerintah daerah hingga komitmen bersama dalam mendorong pembangunan di Provinsi Lampung.

    Ketua DPW PSI Lampung, Achmad Ridho Julian, menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan langkah awal mempererat komunikasi dan kolaborasi antara PSI dan Pemerintah Provinsi Lampung.

    Sementara itu, kehadiran Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI memberikan semangat baru bagi kader di daerah untuk terus aktif berkontribusi dalam pembangunan serta memperjuangkan aspirasi masyarakat.

    Acara makan malam berlangsung dalam suasana santai, penuh kekeluargaan, dan diharapkan dapat memperkuat hubungan baik antara PSI dan Pemerintah Provinsi Lampung ke depan.

  • Ketua Formena Geram! Bupati Didesak Nonaktifkan Kades Tanjung Sari

    Ketua Formena Geram! Bupati Didesak Nonaktifkan Kades Tanjung Sari

    Lampung Selatan — Ketua Forum Media Natar (Formena), Kartarina Pengiran Bandar Suttan, angkat bicara terkait polemik yang tengah memanas di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Ia secara tegas mendesak Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, untuk segera menonaktifkan Kepala Desa (Kades) Tanjung Sari, Prayitno.

    Menurut Kartarina, permasalahan yang terjadi di desa tersebut telah berkembang menjadi krisis serius yang membutuhkan langkah cepat, tepat, dan tegas dari pemerintah daerah.

    “Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama Inspektorat harus segera bertindak. Ini bukan lagi persoalan sepele,” tegasnya, Rabu (8/4/2026).

    Ia mengungkapkan, terdapat tiga persoalan utama yang kini menjadi sorotan publik di Desa Tanjung Sari.

    Pertama, insentif RT dan kader desa yang diduga belum dibayarkan selama kurang lebih 10 bulan, hingga memicu aksi protes warga yang berujung pada penyegelan kantor desa.

    Kedua, adanya dugaan pencairan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tanjung Sari yang tidak transparan dan tidak melibatkan pengurus sebagaimana mestinya.

    Ketiga, mundurnya seluruh RT dan kader desa secara serentak. Hal ini dinilai sebagai bentuk kekecewaan mendalam terhadap kondisi pemerintahan desa, sekaligus menjadi sinyal kuat mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Kepala Desa Prayitno.

    Kartarina juga menyoroti lemahnya pengawasan dari Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan dalam mengawal jalannya pemerintahan desa.

    “Ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan. Inspektorat harus bertanggung jawab dan segera melakukan audit menyeluruh,” ujarnya.

    Desakan ini semakin memperkuat tuntutan masyarakat agar dilakukan evaluasi serius terhadap tata kelola pemerintahan serta kepemimpinan di Desa Tanjung Sari.

    Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kepala Desa Tanjung Sari maupun Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terkait tuntutan tersebut.

    Publik kini menantikan langkah konkret dari Bupati Lampung Selatan dalam menyikapi polemik yang terus berkembang ini.
    (Red)

  • Operasi Ketupat Krakatau 2026, Polda Lampung Catat Penurunan Signifikan Kecelakaan Lalu Lintas

    Operasi Ketupat Krakatau 2026, Polda Lampung Catat Penurunan Signifikan Kecelakaan Lalu Lintas

    LAMPUNG – Kepolisian Daerah (Polda) Lampung terus mengoptimalkan pelaksanaan Operasi Ketupat Krakatau 2026 yang dimulai sejak 13 Maret 2026. Hingga hari ke-13 pelaksanaan operasi, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta kelancaran arus lalu lintas di wilayah hukum Polda Lampung terpantau tetap kondusif.

    Berdasarkan data terbaru, tren Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas) menunjukkan perkembangan positif, Kamis (26/03/2026).

    Pada H-13, jumlah kecelakaan lalu lintas tercatat sebanyak 2 kasus. Angka tersebut mengalami penurunan signifikan sebesar 50 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang mencapai 4 kejadian.

    Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari peningkatan upaya preemtif dan preventif yang dilakukan jajaran kepolisian.

    “Kami bersyukur tren kecelakaan lalu lintas pada hari ke-13 Operasi Ketupat Krakatau 2026 mengalami penurunan hingga 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini merupakan hasil dari peningkatan upaya preemtif dan preventif, termasuk edukasi di daerah rawan pelanggaran yang kami tingkatkan hingga 169 persen,” ujarnya.

    Meski demikian, pihaknya tetap mengimbau kepada masyarakat, khususnya para pemudik, untuk tetap waspada selama perjalanan.

    “Kami mengimbau masyarakat untuk tidak lengah, selalu mematuhi rambu lalu lintas, memastikan kondisi rumah yang ditinggalkan dalam keadaan aman, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan kamtibmas di lingkungan sekitar,” tambahnya.

    Dalam rangka menjamin kenyamanan para pemudik, Subsatgas Patroli dan Pengaturan Lalu Lintas juga terus meningkatkan intensitas kegiatan di lapangan.

    Tercatat, terjadi peningkatan hingga 100 persen pada pengaturan lalu lintas di sejumlah titik strategis seperti pelabuhan, jalur arteri, rest area, serta area parkir penyeberangan. Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kepadatan dan penumpukan kendaraan.

    Polda Lampung menegaskan komitmennya untuk terus menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif hingga berakhirnya Operasi Ketupat Krakatau 2026, demi memastikan kelancaran arus mudik dan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah berlangsung aman dan nyaman.

  • H-3 Lebaran Memanas! 100 Ribu Pemudik Padati Lampung, Polisi Lakukan Pengawalan Ketat

    H-3 Lebaran Memanas! 100 Ribu Pemudik Padati Lampung, Polisi Lakukan Pengawalan Ketat

    LAMPUNG – Polda Lampung memastikan arus mudik H-3 Lebaran 2026 tetap terkendali meskipun terjadi lonjakan signifikan pemudik dari Pulau Jawa.

    Berdasarkan pemantauan dalam Operasi Ketupat Krakatau, tercatat lebih dari 100 ribu orang memasuki wilayah Lampung melalui Pelabuhan Bakauheni.

    Lonjakan terjadi sejak Rabu (18/3/2026) malam hingga Kamis pagi. Sebanyak 100.637 penumpang bersama 23.358 kendaraan menyeberang dari Jawa menuju Sumatera.

    Sebaliknya, arus dari Sumatera ke Jawa tercatat jauh lebih rendah, yakni 24.890 orang dengan 4.693 kendaraan.

    Di tengah tingginya arus mudik tersebut, Polda Lampung juga melakukan pengawalan terhadap rombongan pemudik sepeda motor dari Merak yang tiba di Lampung pada malam hari.

    Sebanyak empat personel Patroli Jalan Raya (PJR) Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung diterjunkan dalam pengawalan tersebut, terdiri dari dua personel menggunakan kendaraan roda dua dan dua unit kendaraan roda empat.

    Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, menjelaskan bahwa pengawalan dilakukan guna memastikan keselamatan pemudik, khususnya pengguna sepeda motor yang menempuh perjalanan jarak jauh.
    “Pengawalan ini kami lakukan untuk memberikan rasa aman kepada pemudik, khususnya kendaraan roda dua yang masuk dari Merak menuju Lampung,” ujarnya.

    Ia menegaskan, lonjakan arus mudik pada H-3 Lebaran masih dalam kendali petugas di lapangan.

    “Secara umum arus mudik masih terkendali, meskipun terjadi peningkatan signifikan dari arah Jawa ke Sumatera,” tambahnya.

    Selain di Pelabuhan Bakauheni, pergerakan pemudik juga terpantau di Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (BBJ) dengan 531 kendaraan dan 580 orang yang masuk ke Lampung.

    Sementara itu, jalur udara melalui Bandara Radin Inten II mencatat sebanyak 2.871 penumpang datang dan 2.019 penumpang berangkat.

    Yuni memastikan hingga saat ini tidak terdapat kejadian menonjol selama pelaksanaan pengamanan arus mudik.
    “Belum ada laporan kecelakaan besar, kemacetan panjang, maupun tindak kriminalitas. Situasi masih aman dan kondusif,” tegasnya.

    Ia juga mengimbau para pemudik untuk tetap berhati-hati selama perjalanan.
    “Kami mengingatkan pemudik agar tetap mematuhi aturan, menjaga kondisi fisik, serta mengikuti arahan petugas di lapangan,” pungkasnya.

    Dengan kondisi cuaca berawan dan gelombang laut yang relatif tenang, aktivitas penyeberangan di Selat Sunda masih berlangsung normal tanpa hambatan berarti.

  • Silaturahmi Ramadan, Presiden Prabowo Terima Megawati di Istana Merdeka

    Silaturahmi Ramadan, Presiden Prabowo Terima Megawati di Istana Merdeka

    Jakarta – Di hari ke-29 bulan suci Ramadan menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka, Kamis (19/3/2026).

    Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan sebagai bagian dari tradisi silaturahmi menjelang Hari Raya Idulfitri. Kedua tokoh bangsa ini tampak berbincang akrab, mencerminkan semangat persatuan dan kebersamaan di momen Ramadan.

    Turut hadir dalam kesempatan tersebut, putri Megawati, Puan Maharani, serta putra Presiden Prabowo, Didit Hediprasetyo.

    Silaturahmi ini menjadi simbol penting dalam menjaga komunikasi dan keharmonisan antar pemimpin bangsa, khususnya dalam momentum bulan suci Ramadan yang sarat nilai kebersamaan, persaudaraan, dan saling memaafkan.
    Momentum tersebut juga diharapkan dapat memperkuat persatuan nasional serta memberikan contoh positif bagi masyarakat Indonesia dalam menjaga kerukunan di tengah keberagaman.

  • SAH! Hilal Belum Terlihat, Lebaran 2026 Jatuh 21 Maret

    SAH! Hilal Belum Terlihat, Lebaran 2026 Jatuh 21 Maret

    Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia resmi menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah atau Hari Raya Idul Fitri jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026.

    Keputusan tersebut diambil dalam Sidang Isbat yang digelar pada Jumat (20/3/2026) di Jakarta. Sidang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar serta dihadiri perwakilan organisasi masyarakat Islam, ahli falak, dan instansi terkait.

    Dalam keterangan resminya, Menteri Agama menyampaikan bahwa hasil pemantauan hilal di sejumlah titik di Indonesia menunjukkan posisi bulan belum memenuhi kriteria visibilitas hilal. Oleh karena itu, bulan Ramadan digenapkan menjadi 30 hari (istikmal), sehingga 1 Syawal 1447 H ditetapkan jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026.

    “Berdasarkan hasil rukyatul hilal dan hisab, serta karena hilal belum memenuhi kriteria, maka disepakati 1 Syawal 1447 H jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026,” ujar Nasaruddin Umar.

    Sidang Isbat merupakan mekanisme resmi pemerintah dalam menentukan awal bulan Hijriah, khususnya Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, dengan mengombinasikan metode hisab (perhitungan astronomi) dan rukyat (pengamatan hilal).

    Dengan penetapan ini, umat Islam di Indonesia dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri secara serentak. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk menyambut Lebaran dengan penuh kebersamaan serta menjaga keamanan dan ketertiban.

  • Wakapolri Tinjau Kesiapan Arus Mudik Lebaran di Bakauheni, Apresiasi Inovasi Polda Lampung

    Wakapolri Tinjau Kesiapan Arus Mudik Lebaran di Bakauheni, Apresiasi Inovasi Polda Lampung

    Lampung Selatan, 17 Maret 2026 – Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komjen Pol Dedi Prasetyo meninjau langsung kesiapan arus mudik Lebaran di Pelabuhan Bakauheni dan Rest Area KM 20B, Selasa (17/3/2026).

    Kunjungan tersebut disambut oleh Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf bersama Wakapolda Lampung Brigjen Pol Sumarto.

    Dalam kegiatan tersebut, Wakapolri melakukan pemantauan arus lalu lintas melalui jalur udara dari Jakarta–Merak hingga Bakauheni. Hasil pemantauan menunjukkan kondisi lalu lintas relatif lancar, meskipun antrean kendaraan mulai terlihat di wilayah Merak.

    Wakapolri mengapresiasi berbagai inovasi yang dilakukan Polda Lampung dalam menghadapi arus mudik tahun ini. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Aplikasi Siger Lampung Presisi, yang mampu menyajikan data lalu lintas secara real-time dengan sistem pembagian zona hijau, kuning, dan merah. Selain itu, penerapan buffer zone di sejumlah rest area dinilai efektif dalam mengurai kepadatan kendaraan.

    Dalam rangka mendukung kelancaran arus mudik, Polda Lampung juga telah menyiapkan manajemen distribusi kendaraan melalui empat pelabuhan, yakni ASDP, SMA, BPJ, dan WIKA, serta pengaturan empat jalur utama meliputi jalur Barat, Tengah, Tol, dan Timur.

    Tak hanya itu, kesiapsiagaan kontingensi turut diperkuat dengan menyiagakan 16 kapal serta 320 personel gabungan guna mengantisipasi lonjakan kendaraan pemudik.

    Pengamanan arus mudik juga diperkuat melalui pengawalan kendaraan, kesiapan pos pengamanan (Pos PAM), pos pelayanan (Pos YAN), pos terpadu, command center, hingga layanan darurat bagi masyarakat.

    Berdasarkan prediksi, puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 18–19 Maret 2026, sedangkan arus balik diprediksi berlangsung pada 24–25 serta 28–29 Maret 2026.

    Secara nasional, pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 melibatkan sebanyak 161.243 personel dengan dukungan lebih dari 2.700 pos pengamanan di seluruh Indonesia.

    Wakapolri menilai kesiapan yang dilakukan Polda Lampung tahun ini jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Ia pun mengimbau kepada seluruh masyarakat yang akan melaksanakan mudik agar tetap waspada, menjaga kondisi fisik, serta beristirahat apabila merasa lelah selama perjalanan.

  • Kapolres Pesawaran Sidak Tiga Pos Pam Jalur Wisata Pesisir, Antisipasi Lonjakan Pengunjung Pasca Lebaran

    Kapolres Pesawaran Sidak Tiga Pos Pam Jalur Wisata Pesisir, Antisipasi Lonjakan Pengunjung Pasca Lebaran

    Pesawaran, Lampung – Kapolres Pesawaran, AKBP Alvie Granito P., S.I.K., M.S.S., turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Pos Pengamanan (Pos Pam) di jalur wisata pesisir dalam rangka Operasi Ketupat Krakatau 2026, Selasa (17/03/2026) siang.

    Sidak ini dilakukan untuk memastikan kesiapsiagaan personel serta optimalisasi pengamanan di titik-titik strategis yang diprediksi mengalami lonjakan kunjungan masyarakat, terutama pasca Hari Raya Idul Fitri.
    Dalam kegiatan tersebut, Kapolres yang juga bertindak sebagai Ka Opsres Ketupat Krakatau 2026 mengecek langsung tiga Pos Pam, yakni Pos Pam Simpang Tiga Mutun, Pos Pam Pantai Mutun, dan Pos Pam Ketapang.
    Turut mendampingi dalam kegiatan ini, Kabag Ops, Kasat Narkoba, Kasat Samapta, serta Kasi Propam Polres Pesawaran sebagai bentuk sinergi lintas fungsi dalam pengawasan operasional di lapangan.

    Kapolres melakukan pemeriksaan menyeluruh, mulai dari kesiapan personel, kelengkapan sarana dan prasarana, hingga kesiapsiagaan petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di kawasan wisata pesisir.

    AKBP Alvie Granito menegaskan bahwa jalur wisata pesisir merupakan salah satu titik rawan yang harus mendapat perhatian serius.

    “Jalur pesisir Pesawaran memiliki daya tarik wisata yang tinggi. Oleh karena itu, kesiapsiagaan personel harus maksimal. Pos Pam harus mampu memberikan pelayanan terbaik sekaligus menjamin keamanan masyarakat,” tegasnya.
    Ia juga menekankan pentingnya sikap humanis dalam bertugas, terutama dalam menghadapi meningkatnya mobilitas masyarakat selama momentum Lebaran.

    “Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan kedepankan pendekatan humanis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” lanjutnya.

    Selain itu, Kapolres mengingatkan seluruh personel untuk meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat koordinasi antarpos guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

    “Perkuat pengawasan di titik rawan, tingkatkan koordinasi, dan pastikan kehadiran Polri benar-benar dirasakan sebagai pelindung dan pengayom masyarakat,” imbuhnya.

    Melalui pengawasan langsung ini, diharapkan seluruh rangkaian pengamanan Operasi Ketupat Krakatau 2026 dapat berjalan optimal, sehingga situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas) tetap terjaga selama bulan suci Ramadan hingga pasca Idul Fitri.