Ram News Lampung

Kategori: Berita

  • Tarif Parkir Motor di PKOR Way Halim Naik Jadi Rp5.000, Diduga Ulah Oknum Liar

    Tarif Parkir Motor di PKOR Way Halim Naik Jadi Rp5.000, Diduga Ulah Oknum Liar

    Bandar Lampung, 31 Mei 2025 — Sejumlah pengunjung yang berolahraga di kawasan PKOR Way Halim pada Sabtu pagi ini mengeluhkan tarif parkir kendaraan roda dua yang tiba-tiba melonjak menjadi Rp5.000 per motor. Kenaikan ini dilakukan oleh petugas parkir yang belum diketahui asal-usul atau afiliasinya.

    Sebelumnya, tarif parkir di kawasan ini diketahui sebesar Rp2.000 untuk motor dan Rp3.000 untuk mobil. Kenaikan mendadak ini menimbulkan tanda tanya dan dugaan bahwa ada oknum yang memanfaatkan situasi renovasi area PKOR, yang tengah dipersiapkan menyambut Bhayangkara FC.

    “Saya kaget pas disuruh bayar lima ribu. Biasanya cuma dua ribu. Waktu ditanya, petugasnya cuma bilang itu tarif baru,” ujar Dedi, salah satu pengunjung tetap PKOR.

    Belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola atau instansi terkait soal kebijakan tarif baru ini. Masyarakat berharap agar pihak berwenang segera menertibkan oknum-oknum yang diduga kuat melakukan pungutan liar (pungli), agar tidak menimbulkan gesekan antara pengunjung dan pihak yang mengaku sebagai petugas parkir.

    Penertiban dinilai penting demi menjaga kenyamanan dan ketertiban, khususnya bagi masyarakat yang rutin menggunakan fasilitas publik ini untuk berolahraga dan bersantai. (*)

  • Museum Lampung Tutup Saat Libur, Pengunjung Kecewa: Wisatawan dari Jepang hingga Kalimantan Terpaksa Pulang Gigit Jari

    Museum Lampung Tutup Saat Libur, Pengunjung Kecewa: Wisatawan dari Jepang hingga Kalimantan Terpaksa Pulang Gigit Jari

    Bandar Lampung, 30 Mei 2025 — Museum Lampung “Ruwa Jurai” di Jalan Zainal Arifin Pagar Alam No. 64, Rajabasa, menjadi sorotan publik setelah sejumlah pengunjung mengungkapkan kekecewaannya karena museum tersebut tutup total pada hari libur. Ironisnya, justru pada masa libur ini, jumlah wisatawan dari luar kota bahkan mancanegara meningkat tajam.

    Beberapa pengunjung diketahui datang dari luar kota seperti Riau dan Kalimantan, bahkan ada pula turis asal Jepang yang sudah jauh-jauh hari menjadwalkan kunjungan ke museum kebanggaan Lampung tersebut. Sayangnya, mereka hanya mendapati gerbang tertutup rapat tanpa ada pemberitahuan jelas.

    “Sangat disayangkan. Hari libur seharusnya menjadi momen terbaik bagi museum untuk membuka diri seluas-luasnya kepada masyarakat dan wisatawan,” ujar seorang pengunjung asal Pekanbaru yang merasa kecewa setelah mengetahui museum tutup.

    Keluhan juga datang dari warganet lokal yang menilai penutupan museum di hari libur sebagai bentuk kelalaian dalam pengelolaan aset budaya. “Administrasi perkantoran bolehlah libur, tapi area museum semestinya tetap buka. Justru di hari libur, potensi kunjungan meningkat,” tulis salah satu warga Bandar Lampung.

    Museum Lampung sendiri berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Penutupan di hari libur ini memicu pertanyaan mengenai manajemen operasional dan komitmen terhadap pelayanan publik, khususnya dalam pelestarian dan edukasi budaya daerah.

    Sejauh ini, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola museum maupun dinas terkait mengenai alasan penutupan di hari libur. Masyarakat berharap, ke depannya kebijakan operasional museum bisa dievaluasi agar tidak menghambat minat wisata dan edukasi sejarah bagi publik. (Red/Sairin)

  • Sinergi Media dan Pemerintah, Lampung Kuatkan Peran Strategis dalam Ketahanan Pangan

    Sinergi Media dan Pemerintah, Lampung Kuatkan Peran Strategis dalam Ketahanan Pangan

    Bandar Lampung, 28 Mei 2025 – Provinsi Lampung kembali menegaskan posisinya sebagai lumbung pangan nasional melalui penyelenggaraan diskusi publik bertajuk “Pers Mengawal Ketahanan Pangan Nasional”, yang berlangsung di Hotel Grand Mercure Bandar Lampung, Rabu (28/5). Acara ini digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-55 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya swasembada pangan sebagai prioritas dalam Visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    “Alhamdulillah, hari ini stok beras nasional kita mencapai 3,9 juta ton. Tahun lalu kita mengimpor 3,8 juta ton. Artinya, tahun depan Insya Allah kita tidak perlu impor lagi,” ujar Zulkifli Hasan.

    Menko juga menyampaikan komitmen pemerintah dalam menyederhanakan birokrasi dan memihak kepada petani, termasuk melalui penetapan harga gabah kering panen (GKP) sebesar Rp 6.500 per kilogram dengan kadar air 28-30%.

    Sulpakar, Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Lampung, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada PWI Lampung atas kontribusinya terhadap pembangunan daerah dan menyampaikan data penting terkait ketahanan pangan:

    • Produksi padi: 2,79 juta ton/tahun (peringkat 2 Sumatra, 6 nasional)
    • Produksi jagung: 2,78 juta ton/tahun (peringkat 3 nasional)
    • Produksi ubi kayu: 7,90 juta ton/tahun (peringkat 1 nasional)

    “Data ini bukan sekadar angka, tetapi bukti nyata bahwa Lampung merupakan tulang punggung ketahanan pangan nasional,” tegas Sulpakar.

    Ketua PWI Lampung, Wirahadikusumah, menyampaikan komitmen PWI sebagai organisasi profesi untuk terus bersinergi dengan pemerintah, khususnya dalam mendukung program ketahanan pangan.

    Ia juga mengangkat sejumlah tantangan di lapangan, seperti rendahnya efisiensi milling unit akibat mesin tua yang hanya mampu menghasilkan 60% rendemen. Ia berharap pemerintah dapat menyalurkan kredit lunak untuk pembaruan alat produksi padi demi meningkatkan kesejahteraan petani.

    Wirahadikusumah juga menyoroti persoalan fiskal daerah, yaitu kontribusi PDRB Lampung yang belum sebanding dengan pendapatan daerah. Banyak perusahaan yang beroperasi di Lampung tetapi membayar Pajak Penghasilan (PPh) 21 di Jakarta.

    “Ini perlu menjadi perhatian agar potensi fiskal daerah dapat lebih optimal dan adil,” ujarnya.

    Diskusi publik ini menjadi momentum penting memperkuat kolaborasi antara media, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Media berperan strategis dalam mengawal transparansi kebijakan, menyuarakan kepentingan petani, dan mendorong partisipasi masyarakat.

    Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya menuju Indonesia Emas 2045, dengan menjadikan sektor pertanian sebagai pilar utama pembangunan ekonomi daerah, khususnya di pedesaan.

    Melalui kolaborasi lintas sektor, diharapkan desa-desa di Lampung akan berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang menyerap tenaga kerja dan menumbuhkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

    (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)

  • Wamendagri Apresiasi Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kota Bandar Lampung

    Wamendagri Apresiasi Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kota Bandar Lampung

    Bandar Lampung, 28 Mei 2025 — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memberikan apresiasi atas pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bandar Lampung. Hal ini disampaikan langsung saat kunjungan mendadak (sidak) yang dilakukan pada Rabu (28/05/2025).

    Dalam kunjungannya, Wamendagri menyebut Kota Bandar Lampung menunjukkan kemajuan signifikan dalam hal pelayanan publik, khususnya melalui keberadaan MPP yang dinilainya sangat membantu masyarakat dalam mengakses layanan dan administrasi kependudukan.

    “Pelayanan bagus. Tadi saya mencoba langsung, bisa secara online maupun offline. Jadi masyarakat yang membutuhkan dokumen kependudukan bisa daftar dan mencetak dari rumah,” ujar Bima Arya Sugiarto didampingi Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana.

    Selain itu, Wamendagri juga mengapresiasi inisiatif Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menyediakan layanan ambulans gratis selama 24 jam untuk masyarakat.

    “Tadi saya sempat melihat ambulans gratis di sekitar Tugu Adipura. Ini sangat membantu masyarakat, terutama dalam kondisi darurat,” tambahnya.

    Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyampaikan terima kasih atas kunjungan Wamendagri yang dilakukannya secara mendadak.

    “Kunjungan ini memang tidak direncanakan, Pak Bima langsung datang ke Mal Pelayanan,” ujar Eva Dwiana.

    Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kota untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, terutama dalam bidang administrasi kependudukan.

    “Pelayanan Disdukcapil ini semuanya gratis. Kami akan terus berinovasi agar pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, mudah, dan berkualitas,” tutup Eva.

  • Evakuasi Jenazah Korban Diduga Diserang Binatang Buas di Talang Sakimin, Dusun Mekarsari, Pekon Sukadamai, Kecamatan Air Hitam, Lampung Barat

    Evakuasi Jenazah Korban Diduga Diserang Binatang Buas di Talang Sakimin, Dusun Mekarsari, Pekon Sukadamai, Kecamatan Air Hitam, Lampung Barat

    Air Hitam, 27 Mei 2025 – Warga Dusun Mekarsari, Pekon Sukadamai, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat, digemparkan dengan ditemukannya jenazah seorang pria yang diduga menjadi korban serangan binatang buas, diduga Harimau Sumatera. Jenazah ditemukan dalam kondisi tidak utuh di wilayah Talang Sakimin, kawasan penyangga Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).

    Korban diketahui bernama Sudarso alias Sondong, berusia 50 tahun, warga asal Karang Randu, RT 01/RW 01, Desa Jumuh, Gedung Jati, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Ia diketahui menetap sementara di lokasi untuk berkebun.

    Kronologi Kejadian

    Menurut keterangan warga dan tim pencari, korban terakhir terlihat pada Sabtu, 24 Mei 2025. Ketika rumah korban diperiksa, ditemukan makanan yang sudah membusuk, serta alat pertanian berupa cangkul di sekitar kebun milik korban. Penemuan jejak kaki yang diduga milik harimau memperkuat dugaan adanya serangan satwa liar.

    Pencarian dilakukan oleh tim gabungan dari TNI, Polri, BPBD, Polhut, TNBBS, Masyarakat Mitra Polhut (MMP), serta warga setempat yang berjumlah 35 orang. Jenazah akhirnya ditemukan pada Selasa, 27 Mei 2025 pukul 09.00 WIB dalam kondisi tidak utuh, sekitar semak belukar di wilayah TNBBS dengan koordinat 48M 432321. 9429409.

    Jenazah kemudian dievakuasi ke Puskesmas Kecamatan Air Hitam menggunakan ambulans, dan berdasarkan hasil pemeriksaan tim medis yang dipimpin oleh dr. Hendri Desman Saputra, dinyatakan bahwa korban meninggal dunia akibat serangan binatang buas.

    Kutipan Narasumber

    Warga sekitar yang ikut dalam pencarian, Dahrul (45), menyampaikan kesaksiannya:

    “Kami sudah curiga karena Pak Sondong tak kelihatan sejak Sabtu. Saat ke rumahnya, makanannya sudah basi, rumahnya kosong. Kami lanjut cari ke kebun, dan lihat jejak yang mirip jejak harimau. Akhirnya ditemukan juga jasadnya, tapi sudah tidak utuh,” ujar Dahrul.

    Sementara itu, Pj. Peratin Pekon Sukadamai, yang turut hadir dalam musyawarah evakuasi menambahkan:

    “Kami langsung berkoordinasi dengan semua pihak setelah laporan masuk. Alhamdulillah evakuasi berjalan lancar dan semua pihak sigap menangani.”

    Penanganan dan Tindak Lanjut

    Kegiatan evakuasi ditutup pada pukul 15.20 WIB dalam keadaan aman dan tertib. Pihak terkait akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Balai TNBBS dan instansi teknis lainnya untuk pengamanan kawasan serta pencegahan kejadian serupa di masa depan. (*)

  • Fokal IMM Desak Satgas Penertiban Kawasan Hutan Tindak Tegas Perambah TNBBS di Lampung Barat

    Fokal IMM Desak Satgas Penertiban Kawasan Hutan Tindak Tegas Perambah TNBBS di Lampung Barat

    Lampung Barat, 28 Mei 2025 – Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan disambut baik oleh berbagai pihak, termasuk Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Fokal IMM) Lampung Barat. Fokal IMM mendesak agar Satgas tersebut segera turun ke lapangan dan menindak para perambah di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang kian merajalela di Kabupaten Lampung Barat.

    Menurut Fokal IMM, kerusakan hutan di wilayah tersebut sudah pada tahap mengkhawatirkan, di mana kawasan konservasi yang seharusnya dilindungi justru telah banyak disulap menjadi kebun kopi ilegal tanpa penegakan hukum yang tegas.

    “Satgas ini adalah mandat langsung dari Presiden, dan ini menjadi kabar baik bahwa negara hadir dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kami mendorong agar Satgas segera melakukan relokasi perambah dan penghentian seluruh aktivitas ilegal di kawasan TNBBS. Kami menduga ada mafia yang terlibat dalam perusakan hutan ini,” tegas Heri Agustiawan, perwakilan Fokal IMM Lampung Barat.

    Lebih lanjut, Heri menyatakan bahwa Fokal IMM siap mendukung penuh upaya reboisasi demi mengembalikan fungsi ekosistem hutan. Ia menegaskan pentingnya menjaga kelestarian kawasan hutan, karena hutan adalah sumber kehidupan bagi masyarakat Lampung Barat.

    “Negara ini harus membuktikan diri sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Penertiban hutan adalah bentuk nyata dari keadilan lingkungan,” tambahnya.

    Fokal IMM juga menyoroti dampak kerusakan hutan yang telah menimbulkan konflik antara manusia dan satwa liar. Kasus terbaru terjadi di kawasan Talang Lobang, Kecamatan Air Hitam, di mana seorang warga bernama Sudarso (50) tewas dalam konflik dengan Harimau Sumatera. Sejak akhir 2024 hingga pertengahan 2025, tercatat sudah lima korban jiwa akibat konflik serupa di Kabupaten Lampung Barat.

    “Kami percaya, jika pemerintah pusat melalui Satgas ini benar-benar turun tangan, maka pemerintah daerah akan turut mendukung dan menjalankan kebijakan tersebut. Menjaga hutan berarti menjaga kehidupan masyarakat,” tutup Heri.

    Perpres Nomor 5 Tahun 2025 sendiri menegaskan mandat Satgas untuk memberantas aktivitas ilegal di kawasan hutan, memperbaiki tata kelola lahan, dan memaksimalkan penerimaan negara dari sektor kehutanan. Satgas ini berada langsung di bawah koordinasi Presiden, menandakan keseriusan negara dalam menjaga hutan Indonesia dari ancaman kerusakan dan eksploitasi liar. (*)

  • Pesawaran Kembali Raih Opini WTP Kesembilan Kali Berturut-turut

    Pesawaran Kembali Raih Opini WTP Kesembilan Kali Berturut-turut

    BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Capaian ini menandai sembilan kali berturut-turut Pemkab Pesawaran mendapatkan opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

    Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, pada Senin (26/5/2025). Opini tersebut tertuang dalam LHP Nomor: 298/LHP/XVIII.BLP/05/2025.

    Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona, menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Ia menegaskan bahwa raihan opini WTP secara konsisten menjadi bukti komitmen Pemkab dalam menjalankan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

    “Ini menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran Pemkab untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Kami juga mengapresiasi BPK yang terus memberikan arahan dan masukan yang membangun,” ujar Dendi.

    Dendi menambahkan, seluruh catatan dan rekomendasi dari BPK akan segera ditindaklanjuti secara menyeluruh bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ia juga berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjaga, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan oleh DPRD Pesawaran.

    “Capaian ini mencerminkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, serta sinergi yang baik antara seluruh unsur pemerintahan daerah. Kami persembahkan prestasi ini untuk masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan Kabupaten Pesawaran,” pungkasnya.

    Dalam kegiatan tersebut, Bupati Dendi turut hadir bersama jajaran kepala daerah se-Provinsi Lampung. Turut mendampingi, Sekretaris Daerah Wildan, Inspektur Singgih Febriantoro, dan Kepala BPKAD Iswanto. (*)

  • Kapolda Lampung Terima Audiensi KADIN Provinsi Lampung, Pererat Sinergitas dan Silaturahmi

    Kapolda Lampung Terima Audiensi KADIN Provinsi Lampung, Pererat Sinergitas dan Silaturahmi

    Bandar Lampung – Kapolda Lampung, Irjen Pol. Helmy Santika, S.H., S.I.K., M.Si., menerima audiensi dari Pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Lampung di Ruang Kerja Kapolda, Senin (26/5/2025).

    Pertemuan ini digelar sebagai bentuk silaturahmi sekaligus memperkuat sinergitas antara Polda Lampung dan KADIN dalam mendorong iklim usaha yang kondusif di wilayah Provinsi Lampung.

    Kapolda menyambut baik kunjungan tersebut dan mengapresiasi komitmen KADIN dalam mendukung terciptanya stabilitas keamanan yang menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

    “Kami terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai elemen, termasuk KADIN, demi menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Lampung,” ujar Kapolda.

    Sementara itu, Ketua KADIN Provinsi Lampung menyampaikan harapannya agar kolaborasi yang terjalin dapat terus ditingkatkan demi kepentingan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

    Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaboratif. (*)

  • Pemkot Bandar Lampung Kembali Raih Opini WTP dari BPK RI

    Pemkot Bandar Lampung Kembali Raih Opini WTP dari BPK RI

    Bandar Lampung – Pemerintah Kota Bandar Lampung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

    Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung dalam acara yang digelar di Aula Krakatau, Kantor BPK RI Lampung, pada Senin, 26 Mei 2025.

    Atas capaian tersebut, Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas penilaian yang diberikan BPK RI.

    “Alhamdulillah, tahun ini kita kembali meraih predikat WTP. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung serta jajaran Pemerintah Kota yang telah bekerja keras. Ini adalah hasil dari komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik,” ujar Eva Dwiana.

    Wali Kota yang akrab disapa Bunda Eva ini juga menegaskan bahwa capaian opini WTP bukan sekadar prestasi, melainkan amanah yang harus dijaga.

    “Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan. Predikat WTP ini bukan hanya simbol keberhasilan, tapi juga tanggung jawab untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah,” tegasnya.

    Dengan perolehan WTP ini, Pemkot Bandar Lampung menunjukkan konsistensi dalam pengelolaan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan prinsip tata kelola yang baik. (*)

  • Kapolres Pesawaran Pimpin Apel Konsolidasi: Fokus Pengamanan Ketat di KPU dan Gudang Logistik Jelang Pleno Kabupaten

    Kapolres Pesawaran Pimpin Apel Konsolidasi: Fokus Pengamanan Ketat di KPU dan Gudang Logistik Jelang Pleno Kabupaten

    Pesawaran – Kepolisian Resor (Polres) Pesawaran menggelar Apel Konsolidasi Pasca Pencoblosan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Pesawaran di halaman Mapolres pada Senin pagi, 26 Mei 2025. Apel ini dipimpin langsung oleh Kapolres Pesawaran AKBP Heri Sulistyo Nugroho, S.I.K., M.I.K., dan diikuti oleh jajaran Polri, TNI, Sat Brimob Polda Lampung, serta personel BKO Polda.

    Dalam arahannya, Kapolres menyampaikan amanat Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika, S.H., S.I.K., M.Si., yang memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi dan profesionalisme seluruh personel dalam mengamankan jalannya PSU.

    “Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada rekan-rekan Polri, TNI, Sat Brimob Polda Lampung, serta unsur Pemerintah Daerah atas sinergi yang terjalin sangat baik, sehingga pengamanan PSU dapat berjalan aman, kondusif, dan terkendali,” ujar Kapolres.

    Apel konsolidasi ini juga menjadi bagian dari langkah strategis untuk memastikan kesiapan pengamanan jelang tahapan penting selanjutnya, yaitu pelaksanaan pleno tingkat kabupaten yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 27 Mei 2025.

    “Pengamanan akan difokuskan pada titik-titik strategis, seperti kantor KPU dan gudang logistik, guna memastikan seluruh rangkaian proses berjalan lancar dan aman,” tambahnya.

    Apel tersebut menegaskan komitmen kuat Polres Pesawaran bersama seluruh unsur terkait dalam menjaga stabilitas keamanan dan mendukung suksesnya pelaksanaan demokrasi yang bermartabat di Kabupaten Pesawaran. Dengan semangat kolaborasi, diharapkan seluruh tahapan Pilkada dapat berlangsung sukses tanpa hambatan. (*)