Ram News Lampung

Kategori: Berita

  • Kaesang Tunjuk Achmad Ridho Julian Sebagai Ketua DPW PSI Lampung, Gantikan Azitriaz Tiza

    Kaesang Tunjuk Achmad Ridho Julian Sebagai Ketua DPW PSI Lampung, Gantikan Azitriaz Tiza

    Bandar Lampung – Ram News Lampung Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep resmi menunjuk Achmad Ridho Julian sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Lampung, menggantikan Azitriaz Tiza.

    Penunjukan Ridho Julian ini tertuang dalam surat lampiran struktur pengurus wilayah DPW PSI Lampung bernomor 026/SK/DPP/2025. Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep bersama Sekretaris Jenderal Raja Juli Antoni pada 18 Maret 2025.

    Kabar ini dikonfirmasi oleh jajaran pengurus DPW PSI Lampung.
    “Ia benar, Bro Ridho ditunjuk sebagai Ketua DPW PSI Lampung,” ujar Wakil Ketua DPW PSI Lampung, M. Ivan Afrihansa, Selasa, 29 April 2025.

    Ivan menjelaskan, pergantian kepemimpinan ini merupakan bagian dari penguatan struktur internal PSI secara nasional dalam rangka menghadapi Pemilu 2029.
    “Proses pergantian berjalan kondusif. Bahkan, Ketua sebelumnya, Bro Tiza, menyatakan kesediaannya untuk membantu proses transisi kepengurusan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” tambahnya.

    PSI Lampung menargetkan konsolidasi organisasi yang lebih solid serta penguatan basis dukungan di akar rumput untuk meningkatkan elektabilitas partai ke depan. (*)

  • Polri Bongkar Jaringan Narkoba Terafiliasi Fredy Pratama di Kalsel, 8,7 Kg Sabu Diamankan

    Polri Bongkar Jaringan Narkoba Terafiliasi Fredy Pratama di Kalsel, 8,7 Kg Sabu Diamankan

    Kalimantan Selatan – Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan kembali mengungkap jaringan narkotika lintas provinsi yang terafiliasi dengan gembong narkoba internasional Fredy Pratama. Pengungkapan ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Polri dalam memberantas sindikat narkotika di Indonesia.

    Dari operasi yang dilakukan, polisi berhasil mengamankan empat orang tersangka berinisial SP, HM, MF, dan MS. Bersama para tersangka, aparat juga menyita barang bukti berupa sabu seberat 8.711,83 gram, 10.049 butir ekstasi, serta 24,14 gram serbuk ekstasi.

    “Langkah ini sebagai komitmen Polri memiskinkan para bandar narkoba, jadi kami berupaya terus menjerat dengan Undang-Undang TPPU,” ujar Dirresnarkoba Polda Kalsel Kombes Pol. Kelana Jaya, S.I.K., M.H., pada Selasa (29/4).

    Keempat tersangka dijerat dengan Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Mereka terancam hukuman penjara paling singkat enam tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda maksimal mencapai Rp13 miliar.

    Pengungkapan ini mempertegas upaya Polri dalam memutus mata rantai distribusi narkoba di wilayah Kalimantan dan Sulawesi, khususnya yang dikendalikan oleh jaringan internasional Fredy Pratama. (*)

  • Gubernur Lampung Hadiri Raker dan RDP Komisi II DPR RI, Isu DOB Kabupaten SBM Menguat

    Gubernur Lampung Hadiri Raker dan RDP Komisi II DPR RI, Isu DOB Kabupaten SBM Menguat

    Jakarta, ramnewslampung.com –Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menghadiri rapat kerja (Raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025) siang. Kehadiran Gubernur Mirza menjadi sorotan karena diperkirakan akan dimanfaatkan untuk menyuarakan secara langsung aspirasi pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Lampung, khususnya rencana pemekaran Kabupaten Sungkai Bunga Mayang (SBM).

    Dalam agenda penting tersebut, Gubernur didampingi sejumlah pejabat tinggi Pemerintah Provinsi Lampung, di antaranya Inspektur Bayana, Kepala BKD Meiry Harika Sari, Kepala BPKAD Marindo Kurniawan, Sekretaris DPRD Tina Malinda, Karo Pemerintahan dan Otda Binarti Bintang, Karo Umum M. Zulyardi, serta Kepala Badan Penghubung.

    Dorongan pembentukan Kabupaten SBM kembali menguat menyusul kesimpulan RDP antara Komisi II DPR RI dan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri pada Kamis (24/4/2025) lalu. Dalam pertemuan tersebut disepakati dua hal krusial.

    Pertama, perlunya percepatan penyelesaian draft naskah urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penataan Daerah dan RPP Desain Besar Penataan Daerah. Hal ini menjadi landasan bagi diterbitkannya PP baru yang akan menjawab kebutuhan jumlah daerah otonomi dalam rangka mempercepat pembangunan nasional melalui pemerataan pembangunan daerah, yang tentunya harus didahului oleh evaluasi dan kajian mendalam.

    Kedua, penataan daerah termasuk kemungkinan dicabutnya moratorium pemekaran wilayah, dengan syarat, kriteria, dan indikator yang lebih ketat, terukur, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

    Kesimpulan tersebut ditandatangani oleh Dirjen Otda Kemendagri Prof. Dr. Akmal Malik, M.Si dan Ketua Rapat Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin, S.IP., M.Si.

    Menanggapi hasil tersebut, sumber RAM NEWS LAMPUNG menyebut bahwa Kabupaten Sungkai Bunga Mayang menjadi calon kuat DOB utama pasca moratorium dicabut. Ini didasarkan pada kesiapan daerah tersebut, termasuk ketersediaan lahan perkantoran yang sudah dimiliki—sebuah keunggulan signifikan dibanding calon daerah pemekaran lain di Provinsi Lampung.

    Langkah Gubernur Mirza ke Senayan hari ini dinilai sebagai bentuk dukungan penuh terhadap aspirasi masyarakat SBM yang telah lama menginginkan pembentukan daerah otonomi baru.

    “Kita hadir bukan sekadar memenuhi undangan, tapi membawa aspirasi nyata rakyat Lampung untuk pemerataan pembangunan yang lebih konkret dan terstruktur,” ujar seorang pejabat yang enggan disebutkan namanya.

    RAM NEWS LAMPUNG akan terus mengikuti perkembangan pembahasan ini dan memberikan informasi terbaru terkait nasib DOB Kabupaten Sungkay Bunga Mayang.

  • Warga Ketapang Kembali Gelar Gotong Royong di Balai Adat Sungkay

    Warga Ketapang Kembali Gelar Gotong Royong di Balai Adat Sungkay

    Selasa, 29 April 2025 –Warga Ketapang Kecamatan Sungkay Selatan, Lampung Utara, kembali mengadakan kegiatan gotong royong di Balai Adat Sungkay yang berlokasi di Ketapang Kecamatan Sungkay Selatan. Kegiatan ini difokuskan pada pembersihan rumput di sekitar area balai adat, seiring dengan upaya perbaikan fasilitas guna menjaga kelestarian ciri khas adat Lampung Sungkay.

    Sejak pagi hari, masyarakat setempat secara sukarela bergotong royong, membersihkan lingkungan sekitar dan memperbaiki beberapa bagian bangunan yang memerlukan perawatan. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen warga untuk melestarikan nilai-nilai adat dan budaya lokal yang menjadi identitas masyarakat Lampung Sungkay.

    “Kami ingin balai adat ini tetap terjaga dan bisa menjadi pusat kegiatan adat bagi generasi mendatang,” ujar salah satu tokoh masyarakat yang turut serta dalam kegiatan tersebut.

    Balai Adat Sungkay merupakan simbol penting bagi warga setempat, menjadi tempat berlangsungnya berbagai kegiatan budaya, musyawarah, dan acara adat lainnya. Dengan perbaikan dan pembersihan yang dilakukan secara bergotong royong, diharapkan balai adat ini semakin representatif dan nyaman untuk digunakan dalam berbagai kegiatan adat ke depan.

    Kegiatan gotong royong ini rencananya akan dilanjutkan secara berkala hingga seluruh proses perbaikan selesai. (*)

  • Guru Asal Belanda Terpikat Padepokan IKS.PI Kera Sakti, Bertekad Membawa Semangat Perguruan ke Negeri Asal

    Guru Asal Belanda Terpikat Padepokan IKS.PI Kera Sakti, Bertekad Membawa Semangat Perguruan ke Negeri Asal

    Caruban, 28 April 2025 —Johanna, seorang guru asal Belanda, datang ke Indonesia untuk mendalami budaya Nusantara, khususnya seni gamelan di Kota Semarang. Namun, dalam perjalanannya menuju Madiun, perhatiannya justru tertarik pada keberadaan Padepokan IKS.PI Kera Sakti di Caruban.

    Niat awalnya yang hanya sekadar berkunjung dan berfoto berubah setelah Johanna memberanikan diri bertanya lebih dalam mengenai Perguruan IKS.PI Kera Sakti. Ia terpesona oleh nilai-nilai keberagaman, filosofi, serta semangat persaudaraan yang hidup di dalam perguruan tersebut. Ketertarikannya begitu kuat, hingga Johanna kini bertekad membawa semangat dan nilai-nilai Perguruan IKS.PI Kera Sakti ke tanah kelahirannya.

    “Saya harap Perguruan IKS.PI Kera Sakti dapat berkembang di negara asal saya,” ungkap Johanna.

    Dalam kunjungannya, Johanna juga berkesempatan bertemu langsung dengan Ketua Umum KRAT. Drs. H. Bambang Sunarja, MA. Beliau menjelaskan bahwa saat ini Perguruan IKS.PI Kera Sakti telah memiliki cabang perwakilan di Belanda. Dengan kedatangan Johanna, diharapkan akan semakin memperkuat dukungan dan memperluas pengembangan IKS.PI Kera Sakti di Eropa, khususnya di Belanda.

    Langkah Johanna menjadi bukti bahwa nilai budaya dan persaudaraan yang diusung Perguruan IKS.PI Kera Sakti mampu melintasi batas negara dan menginspirasi masyarakat dunia. (*)

  • Imbau Masyarakat Waspada Aksi Premanisme Disertai Tindakan Anarkis, Kapolda Lampung: Jangan Ragu Melapor

    Imbau Masyarakat Waspada Aksi Premanisme Disertai Tindakan Anarkis, Kapolda Lampung: Jangan Ragu Melapor

    Bandar Lampung – Polda Lampung mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi premanisme disertai tindakan anarkis pelaku perorangan maupun kelompok masyarakat tertentu.

    Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika mengatakan, imbau ini sebagai langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas keamanan dan iklim perekonomian yang kondusif di wilayah hukum setempat.

    “Bila menemukan adanya indikasi aksi premanisme perorang maupun kelompok masyarakat tertentu di wilayah masing-masing, kami imbau kepada masyarakat agar jangan takut untuk melapor, karena kepolisian siap melindungi dan menindaklanjuti setiap aduan dengan tegas, serta sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujarnya, Senin (28/4/2025).

    Lanjut Kapolda, dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), kepolisian daerah terus meningkatkan kegiatan patroli rutin dengan sasaran mengantisipasi terjadinya kasus pemerasan, pungutan liar, hingga aksi intimidasi berupa premanisme.

    Selain itu, Polda Lampung juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, agar memahami hak-haknya dan tidak ragu melaporkan jika mengalami tindakan yang merugikan.

    “Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban dengan menolak segala bentuk premanisme di Lampung,” tegas Kapolda.

    Menindaklanjuti imbauan ini, Dirbinmas Polda Lampung, Kombes Pol V. Thirdy Hadmiarso menambahkan, pihak intens menggelar pembinaan Bhabinkamtibmas di tiap kewilayahan Polres/Polresta jajaran.

    Sehingga kegiatan pembinaan diharapkan untuk meningkatkan kualitas, serta efektivitas pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas di masing-masing wilayah hukum.

    “Kegiatan ini dilaksanakan paparan mengenai strategi pembinaan kewilayahan Bhabinkamtibmas, dan koordinasi serta analisis dan evaluasi (Anev) terkait pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas,” imbuhnya.

    Lebih lanjut Thirdy mengingatkan, aksi premanisme bisa berdampak negatif bagi masyarakat maupun roda perekonomian di suatu wilayah. Pasalnya, rasa takut masyarakat di ruang publik maupun lingkungan kerja bisa meningkat dikarenakan merasa tidak aman.

    Kemudian wilayah setempat juga bisa mengalami kerugian secara ekonomi dikarenakan terganggunya aktivitas bisnis maupun investasi akibat praktik pemerasan, hingga perusakan citra wilayah yang dianggap tidak kondusif bagi wisatawan dan investor.

    “Kami meminta para personel Bhabinkamtibmas sambang ke tokoh masyarakat dan tokoh pemuda mensosialisasikan dampak premanisme ini, sehingga dapat bersama-sama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,” ucapnya.

    Dalam menunjang pelayanan masyarakat lainnya, kepolisian juga memberikan dan menempatkan sarana kontak (Sarkon), sebagai bentuk dukungan terhadap tugas-tugas kepolisian di lapangan.

    “Dengan adanya pembinaan ini, diharapkan para Bhabinkamtibmas dapat semakin profesional dalam membangun komunikasi serta kemitraan dengan masyarakat, sehingga mampu menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di lingkungan masing-masing,” tandas Dirbinmas. (*)

  • Hermansyah KPU Lampung Supervisi Sosialisasi PSU di Teluk Pandan Pesawaran

    Hermansyah KPU Lampung Supervisi Sosialisasi PSU di Teluk Pandan Pesawaran

    Pesawaran, RAM News Lampung –Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung, Hermansyah, melakukan monitoring dan supervisi kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih untuk para tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda di Kabupaten Pesawaran, 29 April 2025.

    Kegiatan ini merupakan bagian dari tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Perselisihan Hasil Pemilihan di Kecamatan Teluk Pandan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024.

    Dalam sosialisasi tersebut, Hermansyah menjelaskan secara rinci mengenai proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang akan dilaksanakan di Kabupaten Pesawaran. Ia menekankan pentingnya peran seluruh elemen masyarakat dalam mendukung terselenggaranya PSU yang jujur, adil, dan demokratis.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolsek Padang Cermin, Danramil Padang Cermin, Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Pesawaran, serta perwakilan dari Kecamatan Teluk Pandan.

    KPU Lampung terus berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat dalam setiap tahapan pemilu, sejalan dengan semangat. (Murida)

  • MUBASSIYRAT: Menyusun Roadmap Kepemimpinan Islam Masa Depan

    MUBASSIYRAT: Menyusun Roadmap Kepemimpinan Islam Masa Depan

    JAKARTA – Dalam upaya merancang masa depan peradaban dunia berlandaskan petunjuk ilahi, Majelis GAZA (Gerakan Akhir Zaman) akan menggelar Dialog Terbuka Membahas Kumpulan Mimpi dan Takwilnya (Master Plan Mimpi) pada 1 Mei 2025 mendatang.

    Dialog ini akan berlangsung di Auditorium Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang diasuh oleh Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, M.A.

    Acara ini mengundang partisipasi terbuka bagi masyarakat, khususnya warga Jabodetabek, untuk bersama-sama menggali inspirasi ruhani dari mimpi-mimpi umat yang ditakwil berdasarkan Al-Qur’an, Hadits, dan kaidah tafsir para ulama.

    Membangun Masa Depan Berbasis Petunjuk Ilahi

    Majelis GAZA menargetkan sejumlah tujuan dalam dialog ini, antara lain:

    Mengungkap Master Plan Ilahiyah melalui tafsir mimpi umat.

    Memvalidasi takwil secara kolektif dengan melibatkan ulama, akademisi, dan masyarakat.

    Mengidentifikasi pesan strategis untuk mengantisipasi krisis nasional maupun global.

    Menyatukan visi lintas ormas, pesantren, akademisi, dan pemerintah.

    Membangun kesadaran akan pentingnya wahyu ruhani dalam merancang masa depan.

    Selain itu, beberapa manfaat konkret yang diharapkan lahir dari dialog ini meliputi:

    Validasi kebenaran mimpi dan takwil melalui musyawarah ilmiah dan spiritual.

    Pemetaan krisis serta peluang masa depan umat.

    Penyusunan roadmap peradaban Islam Rahmatan lil ‘Alamin.

    Pembentukan Forum Internasional Mubasyirat sebagai referensi dunia Islam.

    Penegasan posisi strategis Indonesia sebagai poros ruhani dunia.

    Tokoh-Tokoh Nasional Hadir Memeriahkan Dialog

    Sejumlah tokoh terkemuka dijadwalkan menjadi pembicara dalam forum ini, antara lain:

    Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, M.A. – Ketua Umum PBNU 2010–2021, pakar sejarah Islam.

    Prof. Dr. KH. Abdul Wahid Maktub (Gus Wahid) – Dosen President University, mantan Dubes RI untuk Qatar.

    KH. Wahfiudin Sakam, S.E., M.B.A. – Ekonom dan cendekiawan Muslim.

    Moderator: KH. Dr. Imam Addaruqutni, M.A. – Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia.

    Dari Majelis GAZA sendiri akan tampil Drs. Diki Candra Purnama, M.M., dan Ustadz Dede Hikayat.

    Kehadiran Menteri Agama RI, Prof. Nazarudin Umar, M.A., juga masih dalam tahap konfirmasi. Jika hadir, ini akan menjadi momen bersejarah kedua setelah dua dekade lalu beliau berdialog bersama Diki Candra dan Ustadz Yusuf Mansyur dalam program live di Metro TV.

    Gerakan Ruhani Menyambut Campur Tangan Ilahi

    Majelis GAZA menegaskan bahwa acara ini bukan sekadar forum akademik, melainkan sebuah gerakan ruhani untuk menyambut campur tangan ilahi dalam membimbing masa depan umat manusia.

    Mimpi-mimpi benar dan takwil sahih diyakini sebagai isyarat ilahi yang mengandung arahan strategis untuk menyelamatkan umat di masa penuh tantangan.

    Sebagai kelanjutan, akan disusun Buku Putih Master Plan Ruhani, pembentukan Tim Kecil Mubasyirat, serta rencana penyelenggaraan Forum Tahunan Mubasyirat Dunia. (*)

  • Pemkab Pesawaran Dorong Sosialisasi Pemutihan Pajak Kendaraan hingga Tingkat Desa

    Pemkab Pesawaran Dorong Sosialisasi Pemutihan Pajak Kendaraan hingga Tingkat Desa

    Pesawaran, 28 April 2025 — Pemerintah Kabupaten Pesawaran meminta seluruh perangkat desa di wilayahnya untuk aktif menyosialisasikan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor yang digulirkan Pemerintah Provinsi Lampung. Imbauan tersebut disampaikan dalam acara Penyerahan SPPT PBB Tahun 2025 dan Sosialisasi Pemutihan Pajak Daerah di Balai Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Senin (28/4).

    Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona dalam arahannya menekankan pentingnya penyampaian informasi program pemutihan secara masif kepada masyarakat, baik melalui media sosial maupun komunikasi langsung di tingkat desa.

    “Program ini merupakan kesempatan luar biasa bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan tanpa beban denda. Kami minta seluruh jajaran hingga desa aktif menyosialisasikannya,” ujar Dendi.

    Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor berlangsung selama tiga bulan, mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2025. Fasilitas yang diberikan meliputi pembebasan Pajak Progresif, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pokok Tunggakan dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, serta Denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

    Kepala UPTD Samsat Pesawaran Badarudin dalam paparannya menyebutkan, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan di Indonesia rata-rata masih di bawah 50 persen. Di Kabupaten Pesawaran, dari total 145.828 unit kendaraan, tercatat 59.105 unit sudah mati pajak lebih dari lima tahun dan 34.871 unit menunggak pajak selama lima tahun. Adapun kendaraan aktif yang berpotensi membayar pajak tercatat sebanyak 86.722 unit.

    “Program ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan realisasi pendapatan daerah,” kata Badarudin.

    Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pesawaran Evans Saggita menambahkan, selain sosialisasi pemutihan, kegiatan ini juga mencakup penyerahan SPPT PBB Tahun 2025 serta penyampaian informasi penghapusan piutang PBB di Kecamatan Gedong Tataan, Padang Cermin, dan Punduh Pedada.

    “Kami mengharapkan seluruh perangkat desa berperan aktif menyampaikan informasi ini, agar program dapat dimanfaatkan masyarakat secara maksimal,” ujar Evans. (*)

  • Bunda Eva Siap Temui Pendemo, Paparkan Solusi Atasi Banjir di Panjang

    Bunda Eva Siap Temui Pendemo, Paparkan Solusi Atasi Banjir di Panjang

    Bandar Lampung – Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana, menyatakan kesiapannya untuk berdialog langsung dengan para pendemo yang menyuarakan aspirasi terkait penanganan banjir di Kecamatan Panjang. Semula, pertemuan direncanakan dengan sembilan perwakilan pendemo, namun Walikota Eva Dwiana kemudian menyetujui permintaan agar seluruh peserta aksi dapat bertemu langsung.

    “Mereka awalnya meminta sembilan orang yang akan menemui Walikota. Bunda Eva sudah siap berdialog. Namun kemudian mereka ingin semuanya bertemu, dan Ibu Walikota juga sudah setuju,” jelas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kota Bandar Lampung, Ahmad Nurizki Erwandi, pada Senin, 28 April 2025.

    Menurut Nurizki, aksi unjuk rasa tersebut diikuti sekitar 14 orang yang menginginkan solusi konkret atas bencana banjir yang melanda kawasan Panjang beberapa waktu lalu.

    “Hari ini sudah dilakukan mediasi sebanyak empat kali. Tuntutannya tetap sama, yakni ingin berdialog dan bertemu langsung dengan Ibu Walikota terkait penanganan banjir di Panjang,” tambahnya.

    Sementara itu, di lokasi berbeda, Aliansi Masyarakat Panjang Bersatu juga menggelar aksi damai. Mereka menolak segala bentuk provokasi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan warga Panjang dalam aksi demo terkait banjir di Kampung Bahari serta Kampung Baru Panjang Utara dan Panjang Selatan.

    Tokoh masyarakat Panjang, H. Musabaqoh, bersama tokoh pemuda sekaligus praktisi hukum, Ryan, menyesalkan sikap arogan sejumlah pihak yang mengklaim mewakili warga Panjang.

    “Dengan bahasa yang sangat arogan, tanpa etika dan moral, kami sangat menyayangkan tindakan tersebut. Terlebih yang bersangkutan mengaku sebagai mahasiswa, yang seharusnya bisa mengedepankan sikap santun,” ujar Ryan.

    H. Musabaqoh menambahkan bahwa warga Panjang saat ini sudah cerdas dan tidak mudah terprovokasi.

    “Ini aneh, Walikotanya sudah bekerja, malah dibilang tidak ada tindakan. Warga Panjang tidak pernah ada yang ikut aksi demo. Bahkan mereka mengecam keras ulah oknum-oknum yang menggelar aksi di depan Gedung Pemkot Bandar Lampung,” tegasnya.

    Pemkot Bandar Lampung berkomitmen terus mengambil langkah cepat dan terukur untuk menanggulangi dampak banjir, serta melibatkan semua elemen masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan solusi di lapangan.

    (RAM NEWS LAMPUNG / Redaksi)