Warga Panjang Tolak Provokasi Atas Nama Korban Banjir

Bandar Lampung – Aliansi Masyarakat Panjang Bersatu secara tegas menolak segala bentuk provokasi yang dilakukan oleh segelintir oknum yang mengatasnamakan warga Panjang dalam polemik penanganan banjir di wilayah Kampung Bahari serta Kampung Baru, Panjang Utara dan Panjang Selatan, Bandar Lampung.

Aksi penolakan ini disampaikan pada Senin (28/04/2025).

Tokoh masyarakat Panjang, H. Musabaqoh, bersama tokoh pemuda sekaligus praktisi hukum, Ryan, menyesalkan tindakan oknum-oknum yang mengklaim mewakili suara warga Panjang.

“Dengan bahasa yang sangat arogan dan tanpa etika serta moral, kami sangat menyesalkan tindakan mereka. Terlebih lagi, ada yang mengaku sebagai mahasiswa yang seharusnya menjunjung tinggi sopan santun,” kata Ryan.

Mereka menilai, aksi demonstrasi di depan pagar Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung tidak mencerminkan suara asli warga Panjang. Sebaliknya, masyarakat setempat mengaku berterima kasih atas respons cepat dari Pemkot dalam menangani dan memulihkan dampak banjir bandang yang melanda pada Senin, 21 April 2025 lalu.

“Kami merasa terbantu dengan kehadiran langsung Walikota Bandar Lampung, Bunda Eva Dwiana, yang datang meski dalam kondisi hujan lebat. Pemerintah Kota juga mengerahkan camat, TNI-Polri, BPBD, Damkar, dan Satpol PP untuk membantu warga,” ujar Anwar, warga Panjang Utara.

Anwar menegaskan bahwa tuduhan terhadap Walikota yang dianggap lalai adalah tidak benar dan melukai perasaan warga.
“Kami warga Panjang merasa tersinggung dan sakit hati atas tudingan yang tidak berdasar itu. Kami menganggap tindakan tersebut sebagai penghinaan terhadap pemimpin yang kami pilih dan hormati,” tambahnya.

Ia juga menyatakan bahwa warga Panjang mengultimatum pihak-pihak yang mengatasnamakan mereka untuk kepentingan provokasi.
“Jika hal serupa terjadi lagi, masyarakat Panjang akan bertindak langsung. Kami tidak akan tinggal diam,” tegas Anwar.

Aliansi Masyarakat Panjang Bersatu meminta semua pihak untuk tidak memanfaatkan musibah untuk kepentingan pribadi atau politik, dan tetap menjaga persatuan serta solidaritas dalam menghadapi bencana.

(*)