Bandar Lampung, 5 Mei 2025 — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, turun langsung menemui ratusan massa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang Komplek Kantor Pemerintah Provinsi Lampung, Senin (5/5). Aksi ini diikuti oleh petani singkong dan mahasiswa yang menyuarakan tuntutan atas harga singkong yang dianggap tak sebanding dengan biaya produksi.
Dalam suasana panas dan penuh ketegangan, Gubernur Mirza mencoba menenangkan massa dan mengajak perwakilan mereka untuk berdialog secara langsung guna mencari solusi terbaik. Namun, ajakan tersebut sempat ditolak. Massa mendesak agar tuntutan dipenuhi tanpa melalui pembicaraan tertutup.
“Saya siap mendengarkan aspirasi masyarakat, tapi penyelesaian harus dilakukan dengan cara yang baik dan tertib,” tegas Gubernur Mirza di hadapan massa.
Ketegangan sempat meningkat ketika sebagian peserta aksi melempar batu dan benda keras ke arah aparat keamanan. Polisi yang berjaga membentuk barikade guna mengantisipasi kericuhan yang lebih luas.
Setelah sempat menolak, sebagian perwakilan pengunjuk rasa akhirnya menerima ajakan untuk berdialog di Balai Keratun. Pemerintah Provinsi Lampung mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi dan tetap menjaga ketertiban.
Dalam dialog, Gubernur Mirza menegaskan komitmennya memperjuangkan kepentingan petani.
“Saya setengah mati memperjuangkan petani. Jangan bilang saya tidak bisa membela rakyat,” ujarnya lantang.
Ia menjelaskan telah mengupayakan penambahan kuota serapan gabah oleh Bulog untuk melindungi hasil panen petani. “Awalnya hanya 20 persen, saya minta tambahan agar 100 ribu hektare lahan dan 40 ribu petani bisa diserap hasilnya, apalagi saat pengusaha tidak mau beli dengan harga Rp6.500/kg,” terang Mirza.
Tak hanya itu, Gubernur juga menyinggung program pemutihan tunggakan untuk dua juta warga, termasuk petani, meskipun sebagian besar kebijakan tersebut berada di ranah pemerintah pusat.
“Jangan bilang saya tidak dukung petani singkong. Keluarga saya juga terdampak. Saya sangat memahami,” tambahnya.
Mirza menyayangkan sikap sebagian pendemo yang menolak ruang dialog yang telah disiapkan secara terbuka.
“Harga itu harus dibentuk dengan keikhlasan kedua belah pihak. Kalau tidak, itu dzalim. Pemerintah tidak memaksakan harga, tapi kita cari titik adil untuk semua pihak, melihat kondisi nasional dan internasional,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, proses dialog antara petani, Pemerintah Provinsi Lampung, dan Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Singkong DPRD Lampung masih berlangsung. (*)
