Bandar Lampung, 28 Mei 2025 – Provinsi Lampung kembali menegaskan posisinya sebagai lumbung pangan nasional melalui penyelenggaraan diskusi publik bertajuk “Pers Mengawal Ketahanan Pangan Nasional”, yang berlangsung di Hotel Grand Mercure Bandar Lampung, Rabu (28/5). Acara ini digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-55 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya swasembada pangan sebagai prioritas dalam Visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
“Alhamdulillah, hari ini stok beras nasional kita mencapai 3,9 juta ton. Tahun lalu kita mengimpor 3,8 juta ton. Artinya, tahun depan Insya Allah kita tidak perlu impor lagi,” ujar Zulkifli Hasan.
Menko juga menyampaikan komitmen pemerintah dalam menyederhanakan birokrasi dan memihak kepada petani, termasuk melalui penetapan harga gabah kering panen (GKP) sebesar Rp 6.500 per kilogram dengan kadar air 28-30%.
Sulpakar, Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Lampung, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada PWI Lampung atas kontribusinya terhadap pembangunan daerah dan menyampaikan data penting terkait ketahanan pangan:
- Produksi padi: 2,79 juta ton/tahun (peringkat 2 Sumatra, 6 nasional)
- Produksi jagung: 2,78 juta ton/tahun (peringkat 3 nasional)
- Produksi ubi kayu: 7,90 juta ton/tahun (peringkat 1 nasional)
“Data ini bukan sekadar angka, tetapi bukti nyata bahwa Lampung merupakan tulang punggung ketahanan pangan nasional,” tegas Sulpakar.
Ketua PWI Lampung, Wirahadikusumah, menyampaikan komitmen PWI sebagai organisasi profesi untuk terus bersinergi dengan pemerintah, khususnya dalam mendukung program ketahanan pangan.
Ia juga mengangkat sejumlah tantangan di lapangan, seperti rendahnya efisiensi milling unit akibat mesin tua yang hanya mampu menghasilkan 60% rendemen. Ia berharap pemerintah dapat menyalurkan kredit lunak untuk pembaruan alat produksi padi demi meningkatkan kesejahteraan petani.
Wirahadikusumah juga menyoroti persoalan fiskal daerah, yaitu kontribusi PDRB Lampung yang belum sebanding dengan pendapatan daerah. Banyak perusahaan yang beroperasi di Lampung tetapi membayar Pajak Penghasilan (PPh) 21 di Jakarta.
“Ini perlu menjadi perhatian agar potensi fiskal daerah dapat lebih optimal dan adil,” ujarnya.
Diskusi publik ini menjadi momentum penting memperkuat kolaborasi antara media, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Media berperan strategis dalam mengawal transparansi kebijakan, menyuarakan kepentingan petani, dan mendorong partisipasi masyarakat.
Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya menuju Indonesia Emas 2045, dengan menjadikan sektor pertanian sebagai pilar utama pembangunan ekonomi daerah, khususnya di pedesaan.
Melalui kolaborasi lintas sektor, diharapkan desa-desa di Lampung akan berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang menyerap tenaga kerja dan menumbuhkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)
