Pesawaran — Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung kelancaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pesawaran yang digelar pada Sabtu, 24 Mei 2025. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung serta perwakilan Badan Pengawas Pemilu turun langsung meninjau sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Kunjungan dilakukan di TPS 2 Desa Bagelen, TPS 2 Desa Wiyono, dan TPS 4 Negeri Sakti. Dalam kunjungannya, Gubernur menekankan pentingnya menjaga kondusivitas dan integritas selama proses PSU berlangsung.
“Alhamdulillah, kami melihat pelaksanaan PSU berjalan aman, tertib, dan partisipasi masyarakat cukup tinggi. Di TPS 2 Bagelen, dari sekitar 530 pemilih, sudah sekitar 60 persen yang menggunakan hak pilihnya. Ini menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap demokrasi,” ujar Gubernur saat meninjau langsung proses pemungutan suara.
Selain meninjau teknis pelaksanaan, Gubernur juga berdialog dengan petugas pemilihan untuk memastikan kesiapan dan kelancaran proses PSU. Ia mengimbau seluruh pihak yang terlibat, termasuk penyelenggara pemilu, pengawas, dan aparat keamanan, agar menjalankan tugas secara profesional dan independen.
“Saya minta semua lembaga yang terlibat tetap netral dan profesional. Kepada para pendukung pasangan calon, mari kita jaga kedamaian. Siapapun yang terpilih, insya Allah itulah yang terbaik untuk kemajuan Kabupaten Pesawaran,” tegas Gubernur.
Pengamanan PSU juga mendapat perhatian serius dari jajaran kepolisian. Kapolres Pesawaran, AKBP Heri Sulistyo Nugroho, S.I.K., M.I.K., menyebutkan bahwa 773 personel telah dikerahkan untuk mengamankan 759 TPS, termasuk di wilayah kepulauan.
“Sampai saat ini situasi di lapangan masih aman dan kondusif. Kami terus melakukan pemantauan secara intensif,” ujar Kapolres.
PSU di Kabupaten Pesawaran dilaksanakan sebagai bentuk penyempurnaan proses demokrasi lokal. Pemerintah Provinsi Lampung berharap partisipasi aktif masyarakat dan sinergi lintas sektor dapat memastikan PSU berjalan transparan, damai, dan demokratis.
(Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung)
